Jasa Pendirian Persekutuan Perdata
Jasa Pendirian Persekutuan Perdata Murah Jakarta, Cover seluruh Indonesia, Konsultasi via Online Gratis.
Apa saja yang didapatkan dari jasa pendirian Persekutuan Perdata:
- Pengecekan & Pemesanan Nama Persekutuan Perdata
- Akta Pendirian
- SK Kemenkumham RI
- NIB (Nomor Induk Berusaha) / izin Usaha
- Akun OSS RBA
- NPWP Perusahaan
Persekutuan Perdata (PP)
Persekutuan Perdata ,juga dikenal sebagai Maatschap, adalah sebuah kelompok orang yang umumnya memiliki profesi yang sama dan ingin bergabung dengan menggunakan nama yang sama. Sebenarnya, Persekutuan Perdata adalah bentuk umum dari Maatschap dan CV (Comanditaire Venotschap). Meskipun pada dasarnya ada persamaan aturan di antara ketiganya, namun ada beberapa perbedaan yang membedakan mereka.
Persekutuan Perdata juga dapat terdiri dari individu-individu yang memiliki profesi yang sama. Namun, seperti Maatschap, dalam Persekutuan Perdata, setiap anggotanya memiliki sifat independen, di mana masing-masing anggota berhak untuk bertindak secara individual dan melakukan tindakan hukum atas namanya sendiri, terutama dalam pengurusan kecuali jika hal tersebut dilarang dalam peraturan dasarnya.
Biaya Pembuatan Persekutuan Perdata (PP)
PP
murah hanya1,9 jt
- Free Konsultasi
- Pengecekan & Pemesanan Nama PP
- Akta Pendirian
- SK Kemenkumham
- NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha
- NPWP Perusahaan
- Sertifikat Standar *cek verifikasi
- Virtual Office 1 Tahun
- Layanan Resepsionis
- Penerimaan Surat
- Meeting Room
- Pengurusan PKP
PP + Izin
murah hanya4,5 jt
- Free Konsultasi
- Pengecekan & Pemesanan Nama PP
- Akta Pendirian
- SK Kemenkumham
- NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha
- NPWP Perusahaan
- Sertifikat Standar *cek verifikasi
- Virtual Office 1 Tahun
- Layanan Resepsionis
- Penerimaan Surat
- Meeting Room
- Pengurusan PKP
PP + Izin + VO
murah hanya6,9 jt
- Free Konsultasi
- Pengecekan & Pemesanan Nama PP
- Akta Pendirian
- SK Kemenkumham
- NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha
- NPWP Perusahaan
- Sertifikat Standar *cek verifikasi
- Virtual Office 1 Tahun
- Layanan Resepsionis
- Penerimaan Surat
- Meeting Room
- Pengurusan PKP
PP + Izin + VO + PKP
murah hanya8,9 jt
- Free Konsultasi
- Pengecekan & Pemesanan Nama PP
- Akta Pendirian
- SK Kemenkumham
- NIB (Nomor Induk Berusaha) / Izin Usaha
- NPWP Perusahaan
- Sertifikat Standar *cek verifikasi
- Virtual Office 1 Tahun
- Layanan Resepsionis
- Penerimaan Surat
- Meeting Room
- Pengurusan PKP
Bonus:
Konsultasi Pajak
Konsultasi Pendaftaran Merek Dagang
Pembukaan Rekening Bank
Akun OSS RBA
SKT Pajak
Jasa Pendirian Persekutuan Perdata (PP) Legal Satu | ||
---|---|---|
✅ Konsultasi PP: | ⭐ Gratis | |
✅ Waktu Pengerjaan: | ⚡ Cepat | |
✅ Pengecekan Nama PP: | ✅ Ya | |
✅ Harga : | ⭐ Terjangkau | |
✅ Terpercaya: | ✅ Ya | |
✅ Rating: | 5.0 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Syarat Pendirian Persekutuan Perdata
Berikut adalah data dan dokumen yang perlu disiapkan dalam proses pembuatan Persekutuan Perdata.
Kelengkapan Data
Nama Persekutuan Perdata
Nama Persekutuan Perdata bebas tidak ada ketentuan khusus
Tempat Kedudukan
Dimanakah Persekutuan Perdata akan beralamat
Bidang Usaha
Kegiatan usaha apa yang akan dijalankan perusahaan
Struktur Modal
Berapakah struktur modal perusahaan
Nama Sekutu Aktif (Partner)
Sekutu aktif adalah orang yang bisa mewakili atas nama Persekutuan Perdata, contoh partner pada kantor konsultan hukum
Nama Sekutu Aktif (Pemodal)
Sekutu Pasif adalah orang yang menanamkan modal di dalam Persekutuan Perdata
Kelengkapan Dokumen
KTP
NPWP
Kartu Keluarga
Kelengkapan Tambahan
Kop Surat
Logo
Proses Pendirian Persekutuan Perdata
Proses pendirian Persekutuan Perdata melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti sesuai dengan peraturan dan hukum perusahaan
Berikut adalah tahapan Pendirian Persekutuan Perdata:
- Nama Persekutuan: Pilih nama untuk Persekutuan Perdata yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan bisnisnya. Pastikan nama yang dipilih tidak melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku.
- Pendaftaran: Melakukan pendaftaran Persekutuan Perdata ke instansi pemerintahan yang berwenang, seperti kantor notaris atau instansi pendaftaran badan usaha terkait di wilayah tempat Persekutuan Perdata didirikan. Biasanya, dalam proses ini, perjanjian Persekutuan Perdata akan ditandatangani oleh semua pihak terlibat.
- Pembukaan Rekening Bank: Buka rekening bank atas nama Persekutuan Perdata untuk keperluan transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan bisnisnya.
- Kepatuhan Hukum: Pastikan Persekutuan Perdata mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku, seperti perpajakan dan perizinan.
Konsultasikan Pembuatan Persekutuan Perdata Anda
Bingung Mulai dari mana? Konsultan kami akan siap membantu anda sesuai dengan kebutuhan anda
Keuntungan Mendirikan Persekutuan Perdata
1. Kemitraan dan Pembagian Tanggung Jawab
Persekutuan Perdata memungkinkan kolaborasi antara mitra dengan memiliki tanggung jawab bersama. Setiap mitra dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan keahlian masing-masing, sehingga membagi tanggung jawab dan risiko secara proporsional.
2. Kebebasan Individu
Dalam Persekutuan Perdata, setiap mitra memiliki otonomi dan independensi dalam melakukan tindakan hukum atas nama dirinya sendiri, kecuali jika dibatasi oleh peraturan dalam perjanjian. Ini memberikan fleksibilitas bagi mitra untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.
3. Pembagian Keuntungan
Keuntungan yang diperoleh dari Persekutuan Perdata biasanya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Setiap mitra akan menerima bagian keuntungan sesuai dengan kontribusi dan perjanjian yang disepakati. Hal ini memastikan adanya keadilan dalam pembagian hasil usaha.
4. Kemitraan Profesional
Persekutuan Perdata sering digunakan oleh para profesional seperti dokter, pengacara, atau akuntan untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya mereka. Dengan bekerja sama, mereka dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan reputasi dan daya saing dalam industri mereka.
Frequently Asked Questions
Berikut pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar pendirian Persekutuan Perdata.
-
Berapa lama
pengurusan pendirian Persekutuan Perdata?
Proses pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Perdata dan SK Menteri membutuhkan waktu sekitar 2 hari kerja setelah proses tandatangan akta pendirian.
-
Berapa
lama pengurusan izin?
Setelah tandatangan akta pendirian Persekutuan Perdata, kami akan segera memproses pengurusan NPWP, SKT Pajak, NIB, dan Izin Usaha. Biasanya, proses ini dapat selesai dalam waktu 2-3 minggu. Proses tersebut membutuhkan waktu yang agak lama karena kami mengurus izin SKT Pajak atau Surat Keterangan Pajak dari Kantor Pajak setempat, yang diperlukan sebagai kelengkapan dokumen tender.
-
Bagaimana
ketentuan penggunaan nama Persekutuan Perdata?
Tidak ada ketentuan khusus mengenai penggunaan nama dalam Persekutuan Perdata. Kamu memiliki kebebasan untuk menggunakan satu kata atau bahasa asing. Yang terpenting adalah memastikan nama yang digunakan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum, seperti mengandung istilah cabul atau terkait dengan paham yang dilarang oleh pemerintah.
-
Berapakah
minimal pengurus Persekutuan Perdata?
Minimal terdapat dua orang pengurus dalam Persekutuan Perdata, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif.
-
Apakah
bisa jika KTP dan NPWP tidak beralamat sama saat pendirian Persekutuan Perdata?
Ya, dapat dilakukan, yang terpenting adalah NPWP aktif. Namun, kami menyarankan agar kamu juga mengurus administrasi data kependudukan kamu agar tidak ada masalah di masa mendatang.
-
Saya
belum punya NPWP, bisakah saya ikut mendirikan Persekutuan Perdata?
Tidak bisa. Kepemilikan NPWP adalah persyaratan wajib dalam proses pendaftaran Persekutuan Perdata. Hal ini disebabkan karena nomor NPWP akan diserahkan ke Menteri Hukum & HAM sebagai bagian dari proses pendaftaran.
Contact Us
Hubungi Kami jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan membantu menjawab pertanyaan anda
Location:
DKI Jakarta, Indonesia
Email:
cs@legalsatu.com
Whatsapp:
+62852 1808 9300