Jasa Pembuatan PT

Proses pembuatan Akta Pendirian PT + SK Kemenkumham sekitar 2 - 3 hari kerja setelah proses tandatangan akta pendirian

Setelah tandatangan akta pendirian PT, kami akan segera memproses pengurusan dokumen-dokumen berikut: NPWP, SKT Pajak, NIB, Izin Usaha. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini adalah 2-3 minggu..

Setiap bisnis tentunya memiliki nama sebagai ciri khasnya. Oleh karena itu, nama PT haruslah unik dan tidak boleh sama dengan yang lain.

Aturan mengenai pemilihan nama PT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Terdapat beberapa ketentuan dalam pemilihan nama PT, yaitu:

1. Nama PT minimal terdiri dari 3 kata, dan setiap kata minimal terdiri dari 3 huruf.

2. Tidak boleh menggunakan nama asing.

Contoh 1: Maju Teknologi - SALAH. Maju Technology Indonesia - SALAH. Maju Teknologi Indonesia - BENAR.

Contoh 2 : jika nama brand Anda adalah "Gold Dust," Apakah bisa memilih nama PT seperti "Gold Dust Indonesia" Saran kami sebaiknya diganti. Hal ini dikarenakan kami pernah mengalami pengalaman di mana salah satu klien kami telah disetujui oleh sistem online AHU, namun kemudian menerima surat dari Menkumham agar nama tersebut diganti karena mengandung unsur bahasa inggris. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk memilih nama yang memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal itu bisa saja terjadi karena PT tersebut berdiri sebelum berlakunya PP 43/2011. Sebagai contoh adalah Tokopedia yang memiliki nama PT Tokopedia, didirikan pada tahun 2009.

Untuk memenuhi syarat-syarat dalam memilih nama Perseroan Terbatas (PT), nama yang dipilih harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:

a. Ditulis dengan huruf Latin.

b. Belum digunakan secara resmi oleh PT lain atau tidak serupa secara substansial dengan nama PT lain.

c. Tidak melanggar ketertiban umum dan/atau norma kesopanan.

d. Tidak serupa atau menyerupai nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali dengan izin yang diperoleh dari lembaga tersebut.

e. Tidak terdiri dari angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

f. Tidak memiliki makna yang berhubungan dengan Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

g. Tidak hanya mencerminkan maksud, tujuan, atau kegiatan usaha sebagai nama Perseroan.

h. Sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perseroan yang akan digunakan sebagai bagian dari nama Perseroan.

Dengan memenuhi ketentuan tersebut, PT dapat memilih nama yang sesuai dan memenuhi persyaratan hukum.

KBLI merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan aktivitas dan kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi beberapa lapangan usaha, yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau layanan.

KBLI didasarkan pada Standar Klasifikasi Industri Internasional (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities/ISIC) hingga empat digit, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Industri Bersama ASEAN (ASEAN Common Industrial Classification/ACIC) dan Statistik Manufaktur Asia Timur (East Asia Manufacturing Statistics/EAMS).

KBLI juga dikembangkan secara rinci hingga lima digit untuk mencakup kegiatan ekonomi yang khas di Indonesia. (Sumber: referensi)

KBLI digunakan untuk memastikan arus informasi yang berkelanjutan yang sangat penting dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian serta pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam periode waktu tertentu.

Selain itu, KBLI juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi izin usaha, kualifikasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta kualifikasi perizinan investasi dan penanaman modal.

Anda dapat memilih 20 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dan kami akan mengurus proses perizinan yang terkait dengan KBLI tersebut.

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, terdapat persyaratan bahwa Modal Dasar PT harus disepakati oleh para pendiri dan Modal Disetor/Ditempatkan minimal 25% dari Modal Dasar.

BENAR - Modal Disetor Rp. 1 miliar, Modal Dasar 1 miliar

SALAH - Modal Disetor Rp. 1 miliar, Modal Dasar 500 jt

BENAR - Modal Disetor Rp. 1 miliar, Modal Dasar 4 miliar

SALAH - Modal Disetor Rp. 1 miliar, Modal Dasar 7 miliar

Jika hanya melibatkan suami dan istri sebagai pendiri PT, hal tersebut tidak diizinkan. Hal ini disebabkan karena harta suami dianggap juga merupakan harta istri, dan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu adanya setidaknya satu orang pemegang saham lainnya.

Adapun penggunaan anak sebagai pemegang saham diperbolehkan, asalkan anak tersebut telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selama proses pendirian PT, semua pendiri PT harus hadir untuk menandatangani akta notaris.

Pengurus PT minimal terdiri 2 (dua) orang, yaitu yang menjabat 1 (satu) Direktur dan 1 (Komisaris).

Tugas seorang Direktur adalah menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Direktur bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis dalam bisnis. Mereka bertindak sebagai perwakilan legal perusahaan dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atas nama PT.

Sementara itu, tugas seorang Komisaris adalah memberikan nasehat kepada Direktur dan melakukan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Komisaris tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT secara langsung, namun bertanggung jawab dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis, serta memberikan saran dan pengawasan terhadap keputusan Direktur.

Dengan kerjasama antara Direktur dan Komisaris, perusahaan diharapkan dapat berjalan dengan efektif, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Boleh, pemegang saham diperbolehkan untuk menjabat sebagai Direktur atau Komisaris dalam PT. Namun, yang tidak diizinkan adalah seorang Direktur merangkap sebagai Komisaris dalam perusahaan yang sama.

Adapun mengenai jumlah pemegang saham, Anda dapat memiliki 10 pemegang saham atau bahkan lebih. Tidak ada batasan maksimum yang ditetapkan mengenai jumlah pemegang saham dalam PT. Sebagai contoh, kami pernah membantu pendirian PT dengan 16 pemegang saham.

Dengan demikian, asalkan aturan dan persyaratan yang berlaku dipatuhi, Anda dapat menentukan jumlah pemegang saham sesuai dengan kebutuhan dan struktur perusahaan yang diinginkan.

Ya, Bisa, Anda dapat mengajukan permohonan PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk dapat menerbitkan faktur pajak (e-Faktur).

Persyaratan jumlah pendiri PT di Indonesia adalah minimal 2 orang dan maksimal 50 orang. Jika pendiri PT lebih dari 50 orang, maka PT tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk).

PT Indofood Sukses Makmur Tbk: Perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Salah satu bank terbesar di Indonesia.

PT Astra International Tbk: Perusahaan konglomerat yang bergerak dalam berbagai sektor bisnis.

PT Unilever Indonesia Tbk: Perusahaan produk konsumen global yang aktif di Indonesia.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Perusahaan telekomunikasi milik negara terbesar di Indonesia.

PT Pertamina (Persero): Perusahaan minyak dan gas bumi milik negara.

PT Bank Central Asia Tbk: Salah satu bank swasta terbesar di Indonesia.

PT Adaro Energy Tbk: Perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia.

PT Gudang Garam Tbk: Perusahaan rokok terkemuka di Indonesia.

PT Kalbe Farma Tbk: Perusahaan farmasi terbesar di Indonesia.

PT dikelola oleh direksi dan dewan komisaris.

- Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan sehari-hari. Direksi terdiri dari satu orang atau lebih yang diangkat oleh para pemegang saham. Direksi berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama PT, termasuk untuk membuat kontrak, membeli dan menjual barang, dan meminjam uang.

- Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas mengawasi direksi. Dewan komisaris terdiri dari satu orang atau lebih yang diangkat oleh para pemegang saham. Dewan komisaris berwenang untuk meminta laporan dari direksi, memberikan pendapat dan saran kepada direksi, dan memberhentikan direksi.

Nama PT tidak boleh sama dengan nama PT lain yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jika Anda ingin menggunakan nama PT yang sudah terdaftar, Anda perlu mendapatkan persetujuan dari pemilik PT tersebut.

Tidak, tidak ada titik setelah PT. tulisan PT yang benar tidak diakhiri dengan titik.

Sebuah PT dinyatakan sah dan berdiri setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Pengesahan ini dilakukan setelah PT memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Modal perseroan terbatas (PT) berasal dari para pendiri PT. Modal ini dapat berupa uang tunai, barang, atau jasa. Para pendiri PT harus menyetorkan modalnya ke PT sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Modal PT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha PT, seperti untuk membeli peralatan, membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membayar biaya operasional lainnya.

Modal PT juga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha PT, seperti untuk membuka cabang baru, mengembangkan produk atau jasa baru, dan melakukan ekspansi ke pasar baru.

Modal PT merupakan salah satu faktor yang penting untuk kelangsungan hidup PT. PT yang memiliki modal yang kuat akan lebih mudah untuk bertahan hidup di dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.

Berdasarkan pasal 17 ayat (2) UU PPh, PT dikenakan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 22% dari laba bersih. Namun, PT dapat memperoleh tarif pajak yang lebih rendah jika memenuhi persyaratan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), modal dasar PT harus paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Modal dasar ini dapat berupa uang tunai, barang, atau jasa. Para pendiri PT harus menyetorkan modalnya ke PT sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Namun, UU PT juga memberikan pengecualian bagi PT yang didirikan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM yang ingin mendirikan PT dapat menyetorkan modal dasar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).